Ambulans pra rumah sakit, sebagian dari mata rantai SPGDT dalam upaya menuju Safe Community. Pagi Jum’at, tanggal 3 Agustus 2007, dipandu oleh Wakil Kepala Dinas Kesehatan, dr. Salimar Salim, MARS bersama Kabag TU, Kasubdinkes Gadar Bencana, Ka Suku Dinas Yankes kotamadya, Direktur AGD DKP DKI Jakarta, para kepala seksi Gadar Bencana dan Gakin dan seksi di Subdinkes Gadar Bencana, bersama membicarakan konsep pelayanan kesehatan pra rumah sakit. Disajikan konsep lama AGDT-118, dimana semua ambulans di DKI Jakarta berperan dalam pelayanan pra rumah sakit dan menyadai keterbatasan sarana/ prasarana AGD-118 waktu itu dan pengutamaan pelayanan harian oleh AGD DKP DKI Jakarta. Beberapa masukan dapat disampaikan peserta adalah : Pelaksanaan Pelayanan pra RS saat ini ditangani bersama, dan sebagian ditangani oleh AGD DKI dikoordinir oleh UPT BLU AGD DKI Jakarta; kendali lapangan AGD DKI Jakarta oleh UPT dan di wilayahkan dalam pantauan Seksi Gadar Bencana dan Gakin dengan Auditor Sudin Yankes Kotamadya; penanganan Gakin dilaksanakan oleh seluruh jajaran DInas Kesehatan, dengan motor utama AGD DKI. Dirasakan adanya begian tumpang tindih, sehingga untuk kegiatan daerah abu-abu, akan dibicarakan dan dibahas bersama lebih lanjut.
AMBULANS PRA RUMAH SAKIT
PERTAMA JUMPA
JUMPA TEMAN LAMA, mungkin kata ini boleh diambil. Dengan masih ada rasa asing, atmosfir mengehendaki berbeda. Dulu nyaman berkomunikasi, dan kini setelah melalui masa sulit karena maunya sendiri, dan akhirnya hampir selesai. Walau tidak semulus dan sejalan dengan Rencana Penyusunan UPT pada tahun 2006, UPT dan petugasnya sudah dibentuk melalui Pergub. 40/ 2007. Satu bagian komponen penggerak yang punya peran penting, berupa pelaksana tugas di ambulans lapangan hari ini dibulatkan. walau dari berbagai jenis kelompok kerja hampir semua tercatat, namun masih dikonfirmasi lagi. Semuga yang didaftar yang seharusnya terdaftar. Prioritas utama yang disegerakan berupa pembayaran upah, diharapkan dalam waktu kurang 7 hari dapat selesai tuntas. (dalam hatiku… ternyata apa yang dikejar dengan cara ini tidak semudah dan seindah bayangan.., dan berdarah-darah).
Foto di Aula Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
JUMPA PENGELOLA
Akhirnya dapat juga kita bertemu para pengelola AGD DKP DKI Jakarta, sebelumnya hanya ada sang Direktur dengan gaya dan karakter spesifiknya. Diharapkan tim pengaju AGD (walau belum lengkap) dapat membawa biduknya maju kedepan. Semoga, sambil berjalan dalam pekerjaan sehari-hari, pelayanan pra rumah sakit dapat diakui para klien, dan penderita (khususnya keluarga) tidak komplain dengan mutu yang disajikan. Berikut para pengaju biduk AGD DKP DKI Jakarta :
AGD DKI JAKARTA KINI
Bagaimana AGD DKI Jakarta saat ini? Memang banyak kendala, yang lebih cenderung kepada terapan Peraturan dan Perundangan yang ada. Calon petugas non PNS seperti yang diungkapkan melalui Kepala Biro ADKESMAS, drs. Syafrudin Arsyad, SAg adalah 286 orang. Yang sedang dilengkapai adalah data valid ke 286 orang tersebut, karena terkait dengan honor yang harus dicarikan dari aneka mata anggaran dan penghasilan operasional AGD DKP DKI Jakarta. Tindak lanjut lain yang sedang dan harus segera disiapkan adalah Kelengkapan Organisasi, yaitu Ketua Jabatan Fungsional yang berperan mengayomi petugas lapangan dan juga menjaga kompetensi petugas. Fungsi profesi harus disikapi dengan profesional seperti yang dirancang dalam Grand Design AGD DKP DKI Jakarta. Untuk menjaga Lembaga ini dari aduan malapraktek, agaknya harus pempunyai seorang/ kelompok dokter dengan keterampilan lengkap bidang kegawatdaruratan dan atau dokter ahli bedah/ anestesi yang memberikan sebagian wenangnya dengan menugaskan kepada pelaksana yankes AGD. Kelompok Jabatan Fungsional memerlukan tenaga yang kompeten dan mempunyai otoritas keilmuan, untuk menjaga citra pelaksana lapangan dari delik aduan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana utamanya tindakan yang membutuhkan tindakan invasif.
Mari kita dukung dan bantu PUTRA KITA ini semoga AGD DKP DKI Jakarta dibawah pimpinan sang Ontoseno alias AGDSatu (call sign) dapat berkembang dan melayanani kegiatan pra Rumah Sakit, sebagai jawaban atas Undang undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan segera, walau ada kerikil mengganjal namun dapat diabaikan dan tidak harus menghambat. Butuh waktu banyak melalui fase transisi, agar dapat bekerja dengan nyaman, dan didukung oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan. Semoga Sukses dan ayooo kita bantu (Antogesek)
TAMPILKAN MAP LOKASI
Mencari lokasi Subdinkes Gadarben dan Mako Ambu Gadar DKP DKI Jakarta dari udara. Lihat juga lokasi dibawah :
LOKASI AGD DKP DKI JAKARTA
Ini peta kita :
silakan klik untuk melihat ukuran besarnya.
KONTAK DIREKTUR
GIMANA KALAU KITA TAMPILKAN ALUR KONTAK SANG DIREKTUR.. OKE
DISASTER MANAGMENT WORKSHOP
DISASTER MANAGEMENT WORKSHOP HOTEL BOROBUDUR, 6-8 JUNI 2007
Bak pucuk dinanti ulam tiba, lokakarya manajemen bencana, yang diselenggarakan oleh Bakornas, TNI dan Center of Excelent for Disaster Management (USA) dapat diikuti oleh drg. Mirza AH, MAHMPP direktur AGD DKPDKI Jakarta dan banyak unsur lain. TNI 3 angkatan, Polri, berbagai Departemen (Kesehatan, Sosial, Hankam), Basarnas, Dinas Kesehatan, Tramtib Linmas, Damkar, PMI, Yayasan AGD118, banyak pemerhati penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah (DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, NAD, Jogyakarta) dan RAPI, ORARI juga banyak lainnya.
Para pakar kebencanaan menyampaikan banyak materi yang nanti kita akan sampaikan satu persatu pada tampilan lain seperti : Peran PMI, Militer Asing dan negara donor, badan WHO, dan banyak lagi. Satu yang paling menggembirakan dan ditunggu adalah paparan proses terbitnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berikut sebagian laporan bergambar.
Sebagian upaya penyusunan usul draft Peraturan Pemerintah PB dan Pelatihan / Gladi dimulai dengan menyusun Renkon. Rencana Kontinjensi sebagai kegiatan pra bencana merupakan langkah mula dari langkah pembuatan Standing Operational Procedure lalu Standar Operational Procedure dan selanjutnya. Semua langkah bermuara kepada Upaya Pengurangan Risiko Bencana, yang seharusnya disikapi oleh semua Instansi, Lembaga, LSM, MPBI, Badan dan masyarakat umum.
PARADIGMA BARU PRB
Paradigma Baru penanganan Bencana adalah Penurunan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Berikut disajikan berbagai makalah PRB, yang ternyata banyak Departemen, Lintas Sektor dan Lintas Program bergelut bersama menurunkan risiko bencana yang menghantam masyarakat.
Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia1. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko.
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.
Lima Prioritas Pengurangan Risiko Bencana :
1. Meletakkan PRB sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat;2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan;
4. Mengurangi cakupan risiko bencana;
5. Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat, agar tanggapan yang dilakukan lebih efektif
LINK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LINK DIKLAT Berbagai jejaring pendidikan di dunia yang mengadakan pendidikan on line di dunia maya, beberapa yang dapat di akses diantaranya adalah :
http://www.emergencyfirstresponse.com
http://www.firstrespondersac.com