Ambulans pra rumah sakit, sebagian dari mata rantai SPGDT dalam upaya menuju Safe Community. Pagi Jum’at, tanggal 3 Agustus 2007, dipandu oleh Wakil Kepala Dinas Kesehatan, dr. Salimar Salim, MARS bersama Kabag TU, Kasubdinkes Gadar Bencana, Ka Suku Dinas Yankes kotamadya, Direktur AGD DKP DKI Jakarta, para kepala seksi Gadar Bencana dan Gakin dan seksi di Subdinkes Gadar Bencana, bersama membicarakan konsep pelayanan kesehatan pra rumah sakit. Disajikan konsep lama AGDT-118, dimana semua ambulans di DKI Jakarta berperan dalam pelayanan pra rumah sakit dan menyadai keterbatasan sarana/ prasarana AGD-118 waktu itu dan pengutamaan pelayanan harian oleh AGD DKP DKI Jakarta. Beberapa masukan dapat disampaikan peserta adalah : Pelaksanaan Pelayanan pra RS saat ini ditangani bersama, dan sebagian ditangani oleh AGD DKI dikoordinir oleh UPT BLU AGD DKI Jakarta; kendali lapangan AGD DKI Jakarta oleh UPT dan di wilayahkan dalam pantauan Seksi Gadar Bencana dan Gakin dengan Auditor Sudin Yankes Kotamadya; penanganan Gakin dilaksanakan oleh seluruh jajaran DInas Kesehatan, dengan motor utama AGD DKI. Dirasakan adanya begian tumpang tindih, sehingga untuk kegiatan daerah abu-abu, akan dibicarakan dan dibahas bersama lebih lanjut.
AMBULANS PRA RUMAH SAKIT
JUMPA PENGELOLA
Akhirnya dapat juga kita bertemu para pengelola AGD DKP DKI Jakarta, sebelumnya hanya ada sang Direktur dengan gaya dan karakter spesifiknya. Diharapkan tim pengaju AGD (walau belum lengkap) dapat membawa biduknya maju kedepan. Semoga, sambil berjalan dalam pekerjaan sehari-hari, pelayanan pra rumah sakit dapat diakui para klien, dan penderita (khususnya keluarga) tidak komplain dengan mutu yang disajikan. Berikut para pengaju biduk AGD DKP DKI Jakarta :
KONTAK DIREKTUR
GIMANA KALAU KITA TAMPILKAN ALUR KONTAK SANG DIREKTUR.. OKE
DISASTER MANAGMENT WORKSHOP
DISASTER MANAGEMENT WORKSHOP HOTEL BOROBUDUR, 6-8 JUNI 2007
Bak pucuk dinanti ulam tiba, lokakarya manajemen bencana, yang diselenggarakan oleh Bakornas, TNI dan Center of Excelent for Disaster Management (USA) dapat diikuti oleh drg. Mirza AH, MAHMPP direktur AGD DKPDKI Jakarta dan banyak unsur lain. TNI 3 angkatan, Polri, berbagai Departemen (Kesehatan, Sosial, Hankam), Basarnas, Dinas Kesehatan, Tramtib Linmas, Damkar, PMI, Yayasan AGD118, banyak pemerhati penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah (DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, NAD, Jogyakarta) dan RAPI, ORARI juga banyak lainnya.
Para pakar kebencanaan menyampaikan banyak materi yang nanti kita akan sampaikan satu persatu pada tampilan lain seperti : Peran PMI, Militer Asing dan negara donor, badan WHO, dan banyak lagi. Satu yang paling menggembirakan dan ditunggu adalah paparan proses terbitnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berikut sebagian laporan bergambar.
Sebagian upaya penyusunan usul draft Peraturan Pemerintah PB dan Pelatihan / Gladi dimulai dengan menyusun Renkon. Rencana Kontinjensi sebagai kegiatan pra bencana merupakan langkah mula dari langkah pembuatan Standing Operational Procedure lalu Standar Operational Procedure dan selanjutnya. Semua langkah bermuara kepada Upaya Pengurangan Risiko Bencana, yang seharusnya disikapi oleh semua Instansi, Lembaga, LSM, MPBI, Badan dan masyarakat umum.
PARADIGMA BARU PRB
Paradigma Baru penanganan Bencana adalah Penurunan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Berikut disajikan berbagai makalah PRB, yang ternyata banyak Departemen, Lintas Sektor dan Lintas Program bergelut bersama menurunkan risiko bencana yang menghantam masyarakat.
Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia1. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen risiko.
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.
Lima Prioritas Pengurangan Risiko Bencana :
1. Meletakkan PRB sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat;2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini;
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan;
4. Mengurangi cakupan risiko bencana;
5. Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat, agar tanggapan yang dilakukan lebih efektif
LOGO AGD DKP DKI JAKARTA
Tentu ada beda antara Logo AGD DKI dengan Logo AGD 118, dengan di Pergub 40/2007 kan Organisasi Pelayanan Ambulans DKI maka logopun perlu diganti, sedangkan Logo 118 dijadikan logo Kualitas dan Kompetensi. Seragam bagi petugas Lapangan, menyikapi image yang sudah tertanam dan nama besar AGD118, maka wacana seragam diarahkan ke warna jakmania kombinasi biru (emergensi) dan putih (medik, nurse). Dan bagi petugas non Lapangan, dibuatkan seragam gelap dengan logo barunya. Pembedaan ini memunculkan usluan adanya tanda tertentu yang menunjukkan tingkat petugas dan tempat kerja, bahkan wilayah kotamadya tempat tugas.
Ini calon logo kita yang baru, yang sudah diketahui oleh para Kepala Subdinas dan Kepala Sudin,
, 
, dengan usulan melalui Mutu Kesehatan dan masukan oleh Wakadis dan Kadis Kesehatan dibuatlah logo buat AGD DKP DKI Jakarta (disain akhir oleh Ka. SD Mutu Kesehatan) sebagai berikut ;
LOGO DINAS KESEHATAN DKI
Kenali Logo Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
GRAND DESIGN UPT-BLUD
GRAND DESIGN UPT-BLUD Dengan telah diPergubkan UPT (40/2007) dan BLUD (683/2007), maka perlu disegerakan penyusunan Rencana Kerja Besar (Grand Design) pelaksanaan UPT BLUD AGD DKP DKI Jakarta. Menyadari bahwa Pergub ini lebih banyak menugaskan kegiatan ke dalam Organisasi maka pembangunan di dalam lebih di utakaan. Periotas selanjutnya adalah kerjasama dengan unsur Dinas Kesehatan lainnya Diharapkan langkah kerja ini dapat berjalan lancar, walau diperkirakan akan ada krikil penghambat di depan. Yang dimaksud dengan Grand Design itu adalah acuan agar segala upaya yang dikerahkan mencapai Visi Jakarta Sehat 2010 berhasil dicapai dengan Misi utama pelayanan kesehatan gawat darurat pra rumah sakit menuju respon time < 10 menit (pada lebih dari 50% permintaan), dan sebagai outcome tolok ukur angka kematian kedaruratan dan bencana menurun.
AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Hari pertama kunjungan pak Direktur ke lokasi Ambulans Gawat Darurat di Sunter Podomoro nomor 1, dirasakan adanya ketidak nyamanan suasana sehingga dirasa perlu menyusun langkah atas beberapa masalah yang dianggap sangat penting.
Langkah Pertama dan Utama adalah mengakomodasi : 1). Keinginan segera mendapatkan honornya min. 5 bulan ; 2). Keinginan dicatatkan sebagai karyawan dalam UPT BLUD AGD DKP DKI Jakarta.
Langkah Kedua yang mungkin dapat diambil adalah : a) Menghubungi BKD dan Din Nakertrans tentamg cara rekrutmen ; b) Menghubungi Ro Keuangan cara penghonoran ; c) Menghubungi Ro Kap tentang inventaris perlengkapan ; d) Menghubungi Din Tramtib Linmas untuk pengamanan asset ; e) Usul kelengkapan personil UPT-BLUD. f) Koordinasi Auditor Yan Gadar dengan Sudin Kotamadya/ Kabupaten ; g) Perlindungan hukum atas aspek legalitas, profesional, kompetensi petugas saat pelayanan AGD di lapangan; h). Membuat MOU dan kerjasama dengan rumah sakit dan pengguna ambulans (sebagai Unit Pelayanan Teknis Ambulans Gadar yang baru) h) Kerjasama dengan Badan Dik Lat Propinsi DKI Jakarta untuk pembinaan pegawaian.
Langkah berikut adalah dalam beberapa waktu kedepan (mungkin dalam 12 bulan ke depan) sambil memperkuat diri dalam organisasi, kepegawaian, dalam fase transisi dalam perkuatan BLUD bertahap (bersamaan dengan langkah di atas) : menyiapkan diri berkordinasi dengan sesama operator : Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan, RSUD, RSUVertikal dan TNI – Polisi dan juga Yankes Swasta. Memfasilitasi adanya wewenang kewilayahan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya/ Kabupaten dan wewenang Auditor. Memantau arahan dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan kesehatan pra rumah sakit, dengan mengkaji yang sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu (sejak tahun 1979) dan mengantisipasi diberlakukannya secara nasional Undang-Undang 24 tahun 2007 pada bulan Nopember 2007, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan memetik manfaat konsep Ambulans Gawat Darurat Terpadu (AGDT)-118 yang dibicarakan sejak tahun 2002.
Melengkapi Organisasi UPT BLUD dan melengkapi petugasnya, bila diperlukan menambah PNS dan menunjuk petugas yang ada dari eks. AGD-118.
1. Kasubbag Tata Usaha
a. Bendahara Penerima
b. Bendahara Pembayar
2. Kaseksi Pelayanan
a. Kordinator Wilayah Jakarta Pusat
b. Korwil Jakarta Utara
c. Korwil Jakarta Barat
d. Korwil Jakarta Selatan
e. Korwil Jakarta Timur
f. Korwil Jakarta Kep Seribu
3. Kaseksi Sumber Daya
a. SD Manusia,
b. SD Diklat,
c. SD Komunikasi dan Informasi
d. SD Gedung dan halaman
e. SD Transportasi
f. SD Alkes dan Obat2an
g. SD Keamanan
4. Ka Jabatan Fungsional
a. Kode Etik
b. Mengkaji per Undangan dan per Aturan yang terkait
c. Koordinasi dengan berbagai Lembaga Profesi
AGD DKP DKI Jakarta
Apa yang akan dikerjakan setelah dilantik sebagai Direktur??? Pertanyaan muskil dijawab dengan mudah, yaaa menyusun Rencana Kerja gitu, lhooo kok repot repot, sssiiiip llllahh. Salah ya dibenerin, orang kita banyak temen yang siap bantu, khan khan…kanan ana yaa Jami’, ya..Hamid, ya ..Muhyi, ya.. Ghoffar…, Soooo begitu mudah gitu..
Setidaknya ini sebagai langkah awal :
UPT – BLUD
Sebagai Organisasi termuda di lingkungan Pemerintah Daerah, Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terhitung bulan Mei 2007 yang berlaku surut Februari 2007, telah mendapat kehormatan menyandang gelar UPT-BLUD (Unit Pelayanan Teknis – Badan Layanan Umum Daerah). Kebanggaan sekaligus beban yang sangat berat yang harus dijunjung tinggi melalui penanganan administrasi dan penanganan kepegawaiannya. per Undangan dan per Aturan harus dipatuhi dan diikuti urut pekerjaannya, karena Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan telah mulai berperan dan ikut mengawasi.
Sebagai langkah pertama yang dilaksanakan oleh sang Direktur adalah menghimpun berbagai data informasi terkait dengan pelaksanaan administrasi masa transisi yang telah lalu. Langkah yang diambil adalah kunjungan kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas sebagai tanda lapor diri menjabat Direktur di lingkungan kedinasan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Menghimpun data informasi dari banyak pihak seperti Biro Perlengkapan, Biro Hukum, Biro Ortala, Biro Keuangan dan juga Badan Kepegawaian Daerah dan DInas Nakertrans terkait dengan pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap. Perkembangan pelayanan kesehatan Ambulans Gawat Darurat dengan Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana, sebagai regulator pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana. Kedua ke lapangan menyerap udara dan suasana yang hidup di wilayah kerja utama yang masih di”kuasasi oleh PP-AGD118” di Gedung AGD118 Sunter Podomoro pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 dan mencermati kehidupan karyawan yang masih ikut bertugas di AGD. Ketiga, rencana menghubungi Ketua Yayasan AGD118 untuk melengkapi data informasi yang dibutuhkan.
Berat sekali awal kerja ini, karena secara organisasi UPT-BLUD ini belum mempunyai perangkat kerja dan karyawan. Tugas yang segera harus diselesaikan membutuhkan ”kerja cepat dan cermat” meminimalkan gesekan yang mungkin timbul. Pendampingan oleh Subdinkes Gadar dan Bencana melalui personil yang di BKO kan diharapkan dapat secara cepat dan benar secara hukum dan juga secara emosi untuk melancarkan kinerja Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Penyusunan Grand Design Pelayanan AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta semoga selesai dalam waktu sebulan (per tanggal 24 Juni 2007). Diantaranya : melengkapi personil Organisasi (PNS), membuat Peraturan Direktur AGD DKP DKI Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja AGD DKP DKI Jakarta dan juga merekrut petugas (??) kontrak (pendaftaran, perjanjian kerja), dirasakan mendesak adalah penggantian atribut, logo dan seragam, mengganti papan nama Organisasi. Menyusun beberapa peraturan pokok (Surat Tugas, Wilayah Kerja, dll.) disosialisasi dan diundangkan untuk dikerjakan dan dipatuhi. Surat Permohonan yang menyatakan diri mau bekerja dan patuh pada Peraturan Pemda. Pengawasan lalu lintas kerja dan pelaporannya, pencatatan inventaris barang. Penyusunan rencana pembayaran honor bagi petugas yang terdaftar.
Direktur
klik Email kita di : mirza_abuhamzah@yahoo.co.uk kita jawab deh !!
Direktur mempunyai tugas : ps. 6
a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Ambulans Gawat Darurat;
b. Memimpin, mengkoordnasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha dan Seksi;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan Ambulans Gawat Darurat;
d. Meningkatkan jaringan koordinasi pelayanan Ambulans Gawat Darurat dengan SKPD/ UK dan/ atau instansi pemerintah, swasta dan lainnya.